pandiran

Sekedar Berbagi Informasi

Menhut akan Dihukum Adat Dayak Kayan Mendalam

Menteri Kehutanan MS Kaban dinilai telah melakukan pembohongan terhadap masyarakat adat Dayak Kayan Mendalam di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, karena mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 107/Menhut-II/2006. Dalam surat keputusan itu, menhut memberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) kepada PT Toras Banua Sukses atas hutan seluas 24.920 hektar di daerah aliran sungai (DAS) Mendalam dan DAS Sibau.

Padahal dalam pertemuan dengan masyarakat adat setempat, 18 Oktober 2005, Menhut sempat menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan izin pemanfaatan hasil hutan kepada siapa pun di wilayah itu.

“Kami akan menghukum adat Menhut dengan hukum Pamoh (hukuman yang dijatuhkan kepada pembohong). Secara umum, orang yang dihukum adat dengan hukum Pamoh diwajibkan membayar dengan tawak (sejenis gong), mandau, manik, serta denda yang akan ditentukan oleh masyarakat adat,” kata Temenggung (tetua adat) Kayan Mendalam Benyamin Satar, Senin (26/3), di Pontianak.

Tak hanya itu, Aloysius Mering, Ketua Perhimpunan Masyarakat Kayan di Pontianak, menyatakan, masyarakat adat juga akan mendaftarkan gugatan class action atas terbitnya SK Menhut, ke Pengadilan Negeri Putussibau. Dasar gugatan tersebut, SK Menhut itu diterbitkan tanpa pertimbangan dokumen mengenai analisis dampak lingkungan.

Dikhawatirkan, pelaksanaan SK ini justru akan menimbulkan kerusakan hutan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat adat di sana. Selain itu, penerbitan SK Menhut juga telah menimbulkan konflik di antara masyarakat yang pro dan kontra masuknya perusahaan kayu tersebut.

Mengingat SK Menhut itu diterbitkan atas rekomendasi Bupati kapuas Hulu, masyarakat adat Dayak kayan Mendalam juga akan mengajukan gugatan class action kepada Bupati Kapuas Hulu. Gugatan class action ini dilakukan agar SK Menhut itu dicabut dan ke depan tidak ada lagi ijin HPH yang masuk ke wilayah hutan adat tersebut.

Kawasan hutan yang dijadikan areal IUPHHK dalam SK Menhut itu termasuk dalam wilayah hutan penyangga bagi Taman Nasional Betung Kerihun. Hutan yang sebelah utara, timur, dan selatannya berbatasan langsung dengan hutan lindung Bukit Pangihan Lambuanak, serta sebelah baratnya berbatasan DAS Sungai Mendalam ini memiliki kemiringan hingga 45 derajat.

Menurut Mering, pembabatan hutan di daerah yang memiliki kemiringan tanah cukup tinggi ini akan membahayakan keselamatan sekitar 2.000 jiwa masyarakat adat Dayak Kayan Mendalam yang berdiam di sekitar DAS Mendalam.

“Indonesia saat ini panen bencana alam karena rusaknya hutan. Menhut jangan menghadirkan bencana bagi masyarakat adat Kayan Mendalam di Kapuas Hulu dengan memberikan ijin HPH di wilayah hutan ulayat kami,”_ kata Viktor Lube, wakil masyarakat Dusun Padua, Desa Padua, Kecamatan Putussibau.

Sumber: KCM

April 3, 2007 - Posted by | Berita Borneo

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: